Polda Metro Diminta Tuntaskan Kasus Payment Gateway

iMagz.id  - Lembaga Amatan Penting Kepolisian Indonesia( Lemkapi) menekan Polda Metro Berhasil tembus pandang hal permasalahan dugaan perbuatan kejahatan penggelapan dalam aplikasi penerapan payment gateway di Departemen Hukum dan HAM( Kemenkumham), yang memerangkap Denny Indrayana sebagai terdakwa. Sudah 6 tahun permasalahan diusut Bareskrim sejak 2015 sampai 2020, lalu dilimpahkan ke Polda Metro Berhasil, sampai saat ini perkaranya mangkrak.

p
Gedung Polda Metro Jaya


" Artinya jika memang terdapat permasalahan yang sudah 6 tahun tidak terdapat penanganan, artinya aku duga jadi kewajiban Polda Metro Berhasil untuk memberikan kejelasan hukum," tutur Ketua Administrator Lemkapi Edi Hasibuan saat dihubungi, Senin, 7 Juni 2021.

Edi memperhitungkan warga dan terdakwa Denny pula menginginkan kejelasan hukum hal bersandar masalah yang disebut- sebut telah mudarat negeri Rp 32, 4 miliyar itu. Polri dalam perihal ini Polda Metro Berhasil wajib memberikan balasan dan membenarkan tegaknya hukum tanpa penglihatan bulu.

" Kita memohon ke Polda supaya terdapat kejelasan hukum, pastinya penanganan, jangan hingga bergantung," tutur ia.

Edi pula memperhitungkan dugaan penggelapan pada proyek logistik layanan jasa elektronik publikasi paspor itu tentu mengaitkan banyak pihak. Karena itu, bagi ia, pengembangan dapat dilakukan melalui terdakwa dalam permasalahan ini.

" Aku duga logikanya tidak mungkin dilakukan oleh sendiri yang berhubungan. Tentu mungkin terdapat persetujuan dari pada menteri. Aku duga kewajiban Polri untuk melakukan penajaman, untuk melakukan pelacakan, gimana permasalahannya," tutur Edi.

Edi pula menegaskan kalau Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memiliki program Akurasi( Prediktif, Responsibilitas, dan Kejernihan Berkeadilan). Edi menginginkan Polda Metro Berhasil tidak cuma menyangka program itu sebagai jargon belaka.

" Polda Metro Berhasil yang sudah diserahkan tanggung jawab dalam permasalahan, ia wajib melakukan merespons kilat. Makanya tadi aku sampaikan jika memang terdapat ditemukan hambatan, setelah itu dalam pembuktian, aku duga dapat dihentikan. Tetapi jika misalnya pula lumayan fakta dan yang berhubungan terdapat terdakwa aku duga pantas untuk diteruskan," jelas Edi.

Semacam diketahui, Denny Indrayana diresmikan sebagai terdakwa dugaan perbuatan kejahatan penggelapan dalam aplikasi penerapan payment gateway di Kemenhumkan. Penentuan terdakwa ini berdasarkan informasi polisi bernomor LP atau 166 atau 2015 atau Bareskrim pada 2015.

Program yang jadi bancakan dugaan penggelapan itu dikeluarkan pada Juli 2014 saat Denny berprofesi sebagai Delegasi Menteri Hukum dan HAM. Departemen Finansial mengatakan program itu tidak mendapat permisi. Program itu diklaim oleh Polri pula telah mudarat negeri Rp 32, 4 miliyar merujuk hasil audit Badan Interogator Finansial( BPK).

Tidak hanya itu, Denny Indrayana pula diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai Wamenkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor dengan cara elektronik. Ia pula diduga berfungsi memerintahkan penunjukan dan fasilitasi vendor payment gateway, ialah PT Nusa Inti Artha( Doku) dan PT Pinnet Indonesia. Uang disetorkan di 2 industri itu, terkini diteruskan ke bendaharawan negeri.

Denny Indrayana dijerat Artikel 2 bagian( 1) ataupun Artikel 3 dan Artikel 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga diganti dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pergantian atas UU Nomor 31 Tahun 199 jo artikel 421 KUHP Jo artikel 55 bagian 1 ke- 1 KUHP.(rez)