Menhan Prabowo Jor-joran Belanja Senjata

iMagz.id  - Penguasa butuh anggaran besar untuk penyembuhan ekonomi. Ironisnya, Departemen Pertahanan justru mematok anggaran jumbo untuk belanja perlengkapan utama sistem pertahanan( alutsista).

P
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 


Anggota Komisi I DPR dari Bagian PAN, Farah Puteri Nahlia langsung menolak rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Apalagi, anggaran Rp1. 700 triliun untuk pembelian alutsista itu, berawal dari uang utangan." Saat ini Indonesia sedang mengalami endemi Covid 19. Usaha penindakan jadi prioritas utama penguasa supaya ekonomi kita kembali membaik. Usaha melindungi daya tahan ekonomi warga lebih urgen dan menekan dilakukan tanpa mengurangi visi penting penguatan pertahanan tentara," ucap Farah dalam keterangan tercatat, sebagian durasi lalu.

" Dengan artikulasi bahaya yang tepat dan menyeluruh, kita bisa mengenali kebutuhan alutsista apa saja yang butuh dan menekan kita beli ataupun yang tidak. Estimasi ini sekedar sebagai wujud proporsionalitas anggaran dan determinasi skala prioritas yang lebih balance," jelas ia.

Farah mengatakan, anggaran itu beresiko membuat pinjaman Indonesia bertambah besar. Apalagi rentang waktu Maret 2021 Hutang Berjalan Penguasa RI sudah mencapai Rp6. 445, 07 triliun." Jadi, sepatutnya setiap pembiayaan negeri butuh dihitung akibat masuk akal dan rasionalisasi penggunaannya," tutur Farah.

Dihubungi dengan cara terpisah, Delegasi Pimpinan Komisi I DPR dari Bagian PKS, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, butuh terdapatnya atensi kepada alutsista yang sudah berumur. Beliau memperhitungkan, butuh digantinya sejumlah alutsista yang telah berumur itu." Berarti untuk dilakukan penukaran alutsista yang sudah uzur," ucap Abdul saat dikonfirmasi, Minggu( 6 atau 6).

Sebelumnya, Departemen Pertahanan( Kemenhan) melaporkan, konsep Peraturan Kepala negara tentang Perlengkapan Perlengkapan Pertahanan dan Keamanan( Alpahankam) Departemen Pertahanan dan Angkatan Nasional Indonesia( Tentara Nasional Indonesia(TNI)), belum akhir." Raperpres merupakan akta pemograman dalam cara ulasan dan pengetesan mendalam, bukan dan belum jadi ketetapan akhir," cakap Ahli Ucapan Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengatakan, pembiayaan yang diperlukan masih dalam ulasan dan berasal dari Pinjaman Luar Negara. Beliau mengklaim, nilainya tidak akan memberati APBN, dalam maksud, tidak akan mengurangi peruntukan belanja yang lain dalam APBN yang jadi prioritas pembangunan nasional.

Karena, pinjaman yang mungkin akan diserahkan oleh sebagian negeri ini diserahkan dalam tenor yang jauh dan bunga amat kecil dan cara pembayarannya menggunakan peruntukan anggaran Kemhan yang setiap tahun yang memang sudah dialokasikan di APBN, dengan anggapan peruntukan anggaran Kemhan di APBN tidak berubah- ubah sekitar 0, 8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan." Seluruh resep di atas yang masih dalam cara ulasan bersama para pihak yang terkait. Bukan rancangan yang sudah jadi dan sedia diimplementasikan," tutur Dahnil.(rez)